Kamis, 02 September 2010
 
  Berita Utama
[ Selasa, 27 Juli 2010 ]
Diincar karena Lebih Aman
Properti, Investasi Konvensional yang Kian Memikat

BISNIS properti diprediksi booming lagi secara global. Bahkan, hingga tahun depan masyarakat akan banyak menginvestasikan dana ke properti. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi UGM Tony Prasentiantono.

Menurut Tony, kembali moncernya pamor properti tersebut ditunjang oleh kepercayaan pasar pascakrisis ekonomi beberapa waktu lalu. Masyarakat yang tadinya berinvestasi di surat berharga, beramai-ramai kembali ke investasi konvensional seperti deposito, termasuk investasi properti. ''Properti banyak diincar karena cenderung aman dibanding surat berharga,'' ujar Tony.

Sebelumnya, investasi surat berharga menjadi primadona. Tony mencontohkan, di Amerika masyarakat beramai-ramai mengalokasikan dana ke surat berharga setelah pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga rendah yang berkisar 2 persen. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah itu memang berhasil. Terjadi migrasi dana dari bank umum ke bank investasi yang cukup besar. Ini yang membuat pamor bank-bank investasi, seperti Lehman Brothers, ikut menanjak. Yang disayangkan, migrasi besar ini ternyat justru menjadi economic bubble.

Banyak masyarakat yang bertransaksi surat berharga, tetapi tanpa didasari fundamental yang jelas. Maka, begitu Lehman Brothers dinyatakan pailit, banyak yang pontang-panting. Ini disebabkan harga yang tak riil akhirnya terkoreksi. Dari pengalaman tersebut, masyarakat akhirnya beralih ke properti yang memang cenderung lebih aman.

Tony menjelaskan, pemberian kredit perumahan oleh perbankan nasional saat ini masih rendah. Untuk itu, perlu dilakukan ekspansi kredit di masa mendatang.

''Ekspansi kredit perumahan sangat jauh dari rendah. Paling selama ini hanya Rp 200 triliun dibanding pemberian total kredit perbankan Indonesia sebesar Rp 1.500 triliun,'' papar komisaris independen PermataBank itu.

Menurut Tony, karena pemberian kredit perumahan di Indonesia relatif rendah dan lambat, berarti masih banyak penduduk Indonesia yang belum bisa memiliki rumah. Untuk itu, upaya perbankan nasional melakukan ekspansi harus diapresiasi.

Dia mengatakan, perbankan tidak perlu merasa takut bahwa nasabah tidak mampu dan gagal bayar untuk kredit perumahan, karena risiko belum terlalu besar dan ekspansi masih rendah.

''Angka kita masih rendah bila dibandingkan dengan AS yang memberikan mortage hingga USD 12 triliun, padahal PDB AS USD 14,5 triliun. Jadi, Indonesia relatif aman dan tidak ada alasan bank-bank tidak mendorong KPR,'' ujarnya.

Menurut dia, bunga KPR yang ditawarkan bank-bank juga masih relatif sama. Sebab, selain persaingan antarbank, kredit perumahan ini juga mulai diminati.

Bisnis properti ini sangat terbuka. Apalagi, kepemilikan properti di Indonesia masih sangat kurang. Itu yang membuat bisnis ini diproyeksikan terus bersinar tahun ini hingga tahun mendatang. Termasuk investasinya. Apalagi kepemilikan asing mulai dibuka. Ini yang membuat gairah bisnis maupun investasi properti semakin meningkat.

Memang, bisa dikatakan kepemilikan asing hanyalah pancingan. Harapannya, kepemilikan asing ini akan merembet ke pemilik lokal sehingga dunia properti makin marak. Yang juga penting, ketika datang, pembeli asing akan membawa dolar sehingga cadangan devisa naik.

Nah, untuk menciptakan dunia bisnis properti yang kondusif, selain ditunjang kepercayaan diri masyarakat, kondisi politik juga harus dijaga agar tidak bergejolak. Sebab, hal ini bisa berpengaruh terhadap kepercayaan pemodal asing. ''Kalau politik sampai kisruh, bisa seperti Thailand. Karena itu, meski bisnis properti bergantung pada kondisi ekonomi dan konfiden masyarakat, stabilitas politik juga penting,'' ungkap Tony.

Asian Development Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara meningkat dari 5 persen menjadi 6 persen. Ekonomi Indonesia sendiri cukup baik. Apalagi, ekonomi tumbuh lebih cepat daripada target pemerintah yang menetapkan 5,8 persen. ''Pada kuartal kedua ini ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 persen,'' kata Tony. (ign/c2/ami)