JAKARTA - Popularitas partai politik (parpol) berbasis Islam diprediksi sulit bersaing dengan parpol berbasis Pancasilais pada Pemilu 2009. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, publik cenderung memilih parpol Pancasilais karena dinilai memiliki program yang rasional dibandingkan parpol Islam.

Survei LSI terhadap 1.239 warga muslim di 33 provinsi itu menyebutkan, konteks keislaman partai ternyata tidak berpengaruh pada pilihan publik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar yang konteks keislamannya hanya 2 dan 3 persen ternyata dipilih masing-masing 19 persen dan 18 persen oleh pemilih yang beragama Islam tersebut.

Hal itu berbanding terbalik dengan raihan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang notabene berbasis Islam. PKS yang dinilai memiliki konteks keislaman sebesar 20 persen hanya mendapat 7 persen suara dari pemilih. Sementara itu, PKB yang mendapat angka 18 persen sebagai parpol terbesar kedua berbasis Islam hanya memperoleh lima persen suara.

Direktur LSI Dodi Ambardi menyatakan, kecenderungan tersebut disebabkan publik semakin rasional dan cerdas dalam memilih parpol. Menurut Dia, secara electoral dan partisan, publik menilai tidak ada kaitan yang cukup antara konteks keislaman dan kompetensi partai. ''Ini disebabkan persepsi keislaman dan kompetensi partai berbeda dan terpisah, tidak ada hubungan,'' kata Dodi saat memaparkan hasil survei di sekretariat LSI, Menteng, Jakarta, kemarin (25/9).

Buktinya, ketika ditanya kaitan antara parpol Islam dan program mereka untuk kesejahteraan rakyat, 20 persen publik lagi-lagi memilih PKS sebagai parpol paling Islam. Namun, kepercayaan publik bahwa PKS mampu memberikan program yang menyejahterakan masyarakat hanya mendapat enam persen. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada Golkar dan PDIP yang bersaing ketat dengan raihan kepercayaan dari publik masing-masing 15 dan 14 persen.

Dalam hal ini, hasil survei tersebut menjadi penegasan bahwa sejak 1955, kepercayaan publik terhadap parpol Islam tidak mengalami perubahan signifikan. Pada pemilu I tersebut, partai-partai Islam (Masyumi, NU, Perti, PSII) hanya meraih suara sekitar 43 persen. Dalam Pemilu 2004, kekuatan seluruh partai-partai Islam malah menurun dengan raihan nasional 38 persen.

''Jumlah pemilih yang menjadikan masalah agama dan moral sebagai prioritas pemilih muslim saat ini semakin terbatas,'' ujar Dodi. Untuk mengatasinya, parpol berbasis Islam harus memiliki kemauan untuk sedikit menggeser ideologinya ke tengah, yang lebih nasionalis.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS Muhammad Razikun mengungkapkan, PKS saat ini tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai parpol yang berbasis Islam. Sejak Pemilu 2004, PKS telah melakukan perubahan paradigma partai untuk mengajak massa dengan basis yang lebih condong ke nasionalis. ''Kami termotivasi oleh survei yang sama pada 2004,'' kata Razikun.

Meski begitu, Razikun menilai, substansi parpol Islam dengan parpol Pancasilais saat ini tidak bisa dibedakan. Secara substansi, memang hampir seluruh pengurus dan massa PKS beragama Islam. Namun, parpol-parpol besar seperti PDIP pun kini memiliki Baitul Muslimin Indonesia yang notabene basis partai dengan massa Islam. ''Di PDIP banyak aktivis HMI yang duduk sebagai pengurus. Tentu PDIP bisa disebut parpol Islam,'' jelas Razikun memberi contoh.

Anggota Fraksi PDIP Heri Akhmadi berpendapat lain. Dengan banyaknya pengurus PDIP yang berasal dari sejumlah ormas Islam, hal itu tidak menjadikan PDIP sebagai partai Islam. ''Karena mayoritas warga adalah Islam, kader kami tentu saja beragama Islam,'' ujarnya. Namun, massa Islam di PDIP saat ini memiliki rasionalitas yang lebih tinggi karena mampu membedakan masalah agama dengan kebangsaan. ''Sebab, parpol apa pun namanya harus mampu bersikap acceptable di depan masyarakat,'' jelasnya.

Dia juga beranggapan, masalah basis Islam dengan Pancasilais, tampaknya, bukan menjadi tolok ukur keberhasilan parpol. Meski publik saat ini dinilai lebih rasional dalam membedakan kepentingan agama dan nasional, mereka masih bergantung pada figur parpol yang selama ini menjadi salah satu landasan meraih konstituen. ''Itu yang harus diakui,'' tegas Heri. (bay/tof)