Setelah tutup satu setengah hari, perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali dibuka hari ini. Pemerintah akan mengguyur lantai bursa dengan dana APBN melalui pembelian saham-saham BUMN. Dana yang disiapkan Rp 4 triliun yang kini tersimpan di Pusat Investasi Pemerintah (PIP), badan layanan umum di bawah Departemen Keuangan. Selama ini dana di PIP digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah dimungkinkan menempatkan dananya di saham melalui PIP. ''Penempatannya bergantung kebutuhan untuk menjaga nilai kewajaran emiten,'' kata Menkeu di kantornya kemarin (9/10). Menkeu menyelenggarakan jumpa pers bersama Menteri BUMN Sofyan Djalil dan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom. Hadir pula Ketua Bapepam-LK A. Fuad Rachmany, Dirjen Pajak Darmin Nasution, dan Dirut BEI Erry Firmansyah.

Dengan kapitalisasi yang besar, BUMN terbuka memang menjadi emiten yang memengaruhi naik turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG). Dengan begitu, jika saham BUMN terangkat, penguatan IHSG akan langsung terdorong.

Sofyan Djalil mengatakan, BUMN dengan kemampuan finansial baik diharapkan melakukan pembelian kembali (buyback). Pemerintah tidak mewajibkan BUMN melakukan buyback. Namun, hal itu diharapkan menjadi sinyal bahwa pemerintah berusaha memberikan ketenangan kepada publik dengan membolehkan perusahaan yang dimikiki untuk buyback.

''Bukan mandatory. Tapi, ini akan memberikan ketenangan ke publik bahwa BUMN bisa melakukan buyback,'' kata Sofyan. Dia menyebutkan, setidaknya ada tujuh BUMN dengan kondisi keuangan baik yang bisa membeli kembali sahamnya. Yakni, PT Telkom Tbk (TLKM), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA). Kemudian, PT Timah Tbk (TINS), dan PT Jasa Marga (JSMR), PT Semen Gresik (SMGR), dan PT Perusahaan Gas Negara (PGAS).

Saat perdagangan dihentikan Rabu (8/10), harga saham TLKM Rp 6.450 per lembar. Lalu, ANTM Rp 1.020, PTBA Rp 5.250, dan TINS Rp 1.140. Lantas, harga saham JSMR Rp 760, SMGR Rp 1.850, dan PGAS Rp 1.590 per lembar.

Sofyan mengatakan, BUMN harus menggunakan dana sendiri untuk buyback. Jadi, tidak boleh menggunakan dana pihak lain atau kredit. BUMN perbankan tidak dilarang buyback, tapi dianjurkan mencukupi dulu kebutuhan likuiditasnya.

Buyback dan kesiapan membeli saham BUMN terbuka merupakan satu di antara lima langkah yang disiapkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan otoritas bursa. Langkah lain adalah menghilangkan kewajiban mark to market atau penyesuaian dengan harga pasar atas surat berharga yang dikoleksi bank.

Lalu, menaikkan batas maksimal buyback saham dari 10 persen menjadi 20 persen. Kemudian, mempercepat pencairan APBN untuk membantu melonggarkan likuiditas, dan menegakkan hukum di pasar modal.

Selain lima langkah tersebut, ada satu kebijakan tambahan dari BI, yakni melonggarkan giro wajib minimum (GWM) bank.

Sri Mulyani melanjutkan, penegakan hukum pasar modal dilakukan karena pemerintah dan otoritas bursa menangkap indikasi pelanggaran. Selain pengaruh kehancuran pasar global, anjloknya saham hingga 10,38 persen Rabu lalu ditengarai disebabkan adanya ketidakwajaran transaksi.

''Ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan di tengah kondisi yang rapuh ini dengan melakukan transaksi terlarang, seperti short selling,'' kata Ani, sapaan Sri Mulyani.

Penyebab lain adalah rumor gagal bayar terhadap penyelesaian transaksi repo saham-saham Grup Bakrie. Di samping itu, margin call yang tidak bisa diselesaikan. Menurut Menkeu, koreksi tajam juga akibat force sell (jual paksa), sehingga bursa makin terperosok.

Pemeriksaan terhadap transaksi terlarang terus dilakukan otoritas pasar modal. Jika terbukti ada pelanggaran, pihaknya akan bertindak tegas. Bahkan, jika menjurus pidana, Menkeu sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.(sof/wir/cak/noe/oki)