JAKARTA - Untuk yang kesekian, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam akan membubarkan Kementerian Ristek serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kedua instansi itu dinilai tidak memberikan banyak manfaat terhadap upaya mencapai target-target pembangunan yang digariskan pemerintah.

Dia menilai, minimnya kontribusi hasil riset dan rekayasa terapan strategis yang dihasilkan BPPT membuat lembaga tersebut tidak dibutuhkan. ''Wapres menilai BPPT sebagai lembaga yang bersifat administrasi dibandingkan lembaga think-tank penelitian dan rekayasa," ujar Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar setelah bertemu Wapres di Kantor Wakil Presiden kemarin (14/1).

Karena itu, Wapres memerintah BPPT lebih berperan dalam hal-hal yang praktis. Seperti pengembangan kelapa sawit, air bersih, transportasi masal, dan produksi obat generik. Kalla juga meminta BPPT bekerja sama dengan dunia usaha dalam riset-riset terapan strategis. ''BPPT diharapkan tidak hanya mengandalkan dana riset dari negara, namun mampu memperoleh dana penelitian dari dunia usaha."

Dalam jangka pendek, Wapres memerintah BPPT segera memindahkan kantor dari Jalan Jenderal Sudirman ke kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) di Serpong, Banten. Gedung yang kini digunakan BPPT akan disewakan kepada dunia usaha yang hasilnya digunakan untuk membiayai riset dan rekayasa strategis.

''Wapres menilai laboratorium Puspiptek di Serpong sangat ideal untuk pengembangan rekayasa dan pengkajian strategis,'' kata Marzan. Saat ini, sudah ada empat bagian di BPPT yang dipindahkan ke Serpong. Pemindahan penuh BPPT di Serpong diperkirakan baru dirampungkan pada 2012. Sebab, selain harus memindahkan alat kerja bagi 2.760 orang karyawan, BPPT juga harus melengkapi perangkat penelitian di Serpong. ''Begitu seluruh prasarananya siap, kami akan pindah ke Serpong," tegasnya. (noe/oki)