Sejarah Adalah Versi Pemenang

SOEMARSONO pernah mengatakan peristiwa Madiun pada 1948 bukan ajang perebutan kekuasaan nasional (coup d'tat) ataupun perebutan pemerintahan nasional (coup de la ville). Mantan ketua Pemuda Republik Indonesia (PRI) Surabaya itu menyebut peristiwa berdarah tersebut disebabkan Red Drive Proposal.

Dalam versi Soemarsono, Red Drive Proposal adalah dokumen rahasia yang disusun oleh para petinggi Pemerintahan Kabinet Hatta bersama wakil-wakil dari Amerika Serikat (AS). Negara adidaya itu berkepentingan untuk memerangi kekuatan komunisme. Sebab, saat itu, negara adidaya ini memang terlibat perang dingin dengan Blok Timur (Uni Sovyet) yang memang berhaluan komunis.

Pengakuan Soemarsono ini dibantah oleh Guru Besar Sejarah Unesa Prof Aminuddin Kasdi. Menurut dia, adanya Red Drive Proposal adalah upaya Soemarsono untuk mengaburkan sejarah. Bagi dia, dokumen itu tidak ada. Sebab memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya.

''Harus ada buktinya kalau dokumen otentik. Tidak bisa hanya mengatakan bahwa dokumen itu rahasia lantas tidak bisa memberi bukti. Kita baru percaya bahwa teks itu orisinal jika ada bentuk fisiknya. Contohnya seperti proklamasi itu,'' ujar Aminuddin Kasdi ketika ditemui Jawa Pos kemarin

Aminuddin mengatakan, dalam setiap penelurusan sejarah, memang harus terdapat bukti-bukti yang menguatkan. Yang paling tinggi derajatnya, kata dia, adalah bukti otentik.

Di bawahnya ada sumber lain, yakni sumber primer. Sumber ini adalah bukti yang direkam pada masa ketika peristiwa itu berlangsung. Atau pengakuan orang yang hidup pada masa itu. Setelah itu ada bukti sekunder. Yang terakhir ini adalah rekaman sejarah yang direkonstruksi pada saat ini.

Pengakuan Soemarsono, kata Aminuddin, sejatinya adalah sumber primer. Sebab, dia adalah orang yang hidup sekaligus bagian pelaku peristiwa itu.

Namun, Soemarsono hanya merupakan sumber sejarah lisan. Dan ini bisa menjadi bias (personel bias). Dampaknya, pengakuan Soemarsono ini bisa menjadi berat sebelah. ''Ya, hanya menampilkan sisi kebaikannya saja. Sebab, tidak ada kolaborasi dengan sumber lainnya. Kalau hanya satu sumber saja mana cukup?'' cetus Aminuddin.

Ketua Centre For Indonesian Communities Studies (CICS) Arukat Djaswadi mengatakan, peristiwa Madiun murni pemberontakan. Dari teks yang dia baca, terutama teks resmi pemerintah Jawa Timur yang berjudul Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, Soemarsono adalah pemimpin pemberontakan.

Dalam buku itu, kata Arukat, Soemarsono yang merupakan Komandan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) adalah pemimpin perlawanan. Pada pukul 03.00 pagi tanggal 18 September, Soemarsono dan pasukannya secara serentak melumpuhkan Batalyon CPM di Jalan Dokter Cipto.

Mereka melucuti senjata polisi negara, menangkap serta menawan polisi anggota Staf Polisi Djawa Timur (SPDT). Tiga orang mati dalam peristiwa itu. Dua dari kubu Soemarsono dan satu dari polisi. ''Semua itu dilakukan saat penduduk Madiun sedang tertidur lelap,'' kata Arukat mengutip buku tersebut.

Pada pukul 9 pagi, permasalahan menjadi jelas. Ini setelah radio Gelora Pemuda menyiarkan berita bahwa sekarang telah berdiri negara bernama Sovyet Republik Indonesia. Negara ini tidak mengakui eksistensi Negara Republik Indonesia. Soemarsono ditetapkan sebagai penguasa khusus karesidenan Madiun. Jabatannya adalah gubernur militer. Soemarsono menjadi orang ketiga di bawah Musso dan Amir Syarifuddin.

Menurut Arukat, apa yang dilakukan Soemarsono dan kawan-kawan ini meluas ke beberapa kota lain seperti Cepu, Purwodadi, dan Pati. Semua orang yang tidak mau ikut Front Demokratik Rakyat (FDR) diserang dan ditangkapi. ''Tanyakan saja kepada Soemarsono bagaimana mereka membunuhi kiai, santri, dan penduduk yang tidak berdosa,'' tutur Arukat.

Karena kondisi yang sudah semakin mengkhawatirkan, pemerintah menunjuk Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer Jawa Timur. Pengangkatan ini diumumkan pada 19 September 1948. Tidak sampai dua minggu kemudian, atas kepe­mim­pinan Sungkono dan disokong penuh oleh Gubernur Militer Gatot Subroto, gerakan ini berhasil ditumpas.

Pernyataan Arukat ini dibenarkan oleh Aminuddin. Benturan antarpasukan memang terjadi. Dan akhirnya orang ''kiri'' yang kalah. Aminudin mengakui bahwa penulisan sejarah adalah versi yang menang. Pihak yang kalah, seperti PKI, yang dua kali gagal melakukan pemberontakan, kata Aminudin sudah seharusnya masuk kotak. ''Sejarah memang versinya yang menang. Lha, gimana, kalah kok njaluk sejarah," tuturnya. (nur/el)