BLORA - Siang ini dijadwalkan digelar paripurna DPRD untuk pengesahan RABPD menjadi APBD 2009. sebelumnya, DPRD menjadwalkan pengesakan pada Jumat malam kemarin. Namun, karena ada pembahasan yang masih perlu dilakukan, jadwal diundur. ''Ada beberapa SKPD yang belum ketemu kita (DPRD),'' ujar ketua DPRD Blora, usai memimpin rapat paripurna jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi Kamis malam lalu.

Sementara, wakil ketua DPRD Mahmudi Ibrahim menambahkan pengesahan APBD pada 25 Apri itu tidak bisa ditunda karena sudah deadline dari Depertemen Keuangan. Jika sampai hari ini APBD tidak juga disahkan, maka sebanyak 25 persen dana alokasi umum (DAU) Blora yang berjumlah Rp 600 miliar lebih akan dipotong. ''Ya, minimal ditunda pencairannya yang 25 persen itu. Kan eman,'' kata anggota dewan dari PKB ini.

Secara umum setiap SKPD sudah mengetahui kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) nya. Mamun ada kemungkinan jumlah anggaran yang tertera dalam KUA -PPAS untuk masing-masing SKPD itu berubah. Hal itu, kata wakil rakyat asal Cepu itu sangat tergantung dengan hasil pembahasan dan prioritas kebutuhan. Karena itu, ungkap dia, jumlah anggaran yang direncanakan dalam KUA dan PPAS itu masih bisa berubah. ''Karena kami melakukan rasionalisasi di sjeumlah pos anggaran, ''tandasnya.

Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan bupati, semula belanja diproyeksikan 797.848.400.000, namun setelah pembahasan menjadi Rp 857.478.489.000. Belanja tidak langsung sebesar Rp 574.984.955.000 dan belanja langsung sebesar Rp 278.407.334.000. Dalam RAPBD tersebut, defisit direncanakan tidak ada. Bahkan surplus Rp 12.837.000. Surplus itu terjadi dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Total penerimaan tahun ini sebesar Rp 857.491.326.000. penerimaan ini sudah meliputi PAD Rp 50 miliar, dana perimbangan Rp 630.349804.000, serta pendapatan lain-lain yang sah Rp 32 516.827.000.

Sementara bupati Blora Yudhi Sancoyo menyatakan, tahun ini konsentrasi untuk membangun desa. Selain itu sarana jalan, jembatan dan sarana oerekonomian juga dikucuri banyak banyak dana. Salah satunya adalah program pengembangan sarana ekonomi (P2SE) yang berbasis masyarakat desa digenjot anggaran. Besarnya mencapai Rp 35 miliar. (ono)